Tugas Softkill no 2.2
Banyaknya restoran yang menggunakan nota pesanan
pelanggan yang telah diberi nomor terlebih dahulu. Setiap layan diberikan nota
ini untuk menulis pesanan pelanggan . pelayan diberitahukan untuk tidak
membuang satupun nota pelanggan tersebut. Apabila terjadi kesalahan, mereka
harus membatalkan nota tersebut dan menulis yang baru. Setiap hari , seluruh
nota yang dibatalkan akan dikembalikan ke manajer. Bagaimanakah cara kebijakan
ini dapat membantu restoran untuk mengendalikan penerimaan kasnya?
Jawabannya :
Dari masalah yang ada dalam restoran ini maka cara
kebijakan yang dapat membantu restoran untuk menegndalikan
penerimaan kasnya , memang seharusnya restoran pada umumnya harus menggunakan
nota agar setiap pelanggan dapat mempermudah dalam memesan makanan yang
diinginkan dan jumlah makanan yang sudah dipesan oleh pelanggan dapat diketahui
dengan adanya bukti nota tersebut.
Cara suatu kebijakan yang dapat membantu restoran tersebut
untuk mengendalikan penerimaan kasnya yang dimana dengan membuat laporan
manajerial yang terdiri dari laporan anggaran dan laporan kinerja yang
tujuannya untuk memastikan kepada pegawai yang aktifitas di lapangan. Dan
aktifitas bisnis(restoran) dilakukan dengan efisien sesuai dengan tujuan
peraturan restoran tersebut, serta menyediakan sebuah dokumen yang memadai atas
seluruh aktifitas restoran, yang dimana dokumen itu memungkinkan para manajer
untuk mengetahui bahwa tanggung jawab yang diberikan telah dilakukan dengan
baik dan benar.
Tugas Softkill no 2.6
Artikel Mengenai Penipuan Yang Dilakukan Oleh Pegawai
- Ringkasan bagaimana penipuan tersebut terjadi :
Jakarta l
Badilag.net
Lembaga peradilan kian sering dijadikan target
penipuan. Bila biasanya yang jadi sasaran adalah para hakim, kini tenaga
honorer juga jadi incaran.
Baru-baru ini seorang Kasubbag Kepegawaian di sebuah
PA melaporkan, dirinya telah dihubungi melalui telepon oleh seseorang yang
mengaku sebagai Oki Hariadi, staf Kepegawaian Ditjen Badilag.
“Saya
diminta menghubungi Pak Sayadi, SH, MM, Direktur Pengadaan PNS BKN di nomor
021- 85386917,” ungkap Kasubbag Kepegawaian itu di Forum Kepegawaian
Pengadilan—salah satu grup di Facebook.
Ketika nomor telpon tadi dihubungi, orang yang
disebut-sebut sebagai Direktur Pengadaan PNS BKN itu sedang sibuk menerima
tamu. Yang mengangkat telpon adalah seseorang yang mengaku sebagai Bambang,
Staf Direktorat Pengadaan PNS BKN.
“Beliau
meminta saya untuk mengirim biodata honorer melalui Fax. Beliau juga mengatakan
bahwa satker saya termasuk salah satu satker yang beruntung karena pengangkatan
honorernya dilakukan tanpa tes,” ia membeberkan.
Pengakuan serupa juga disampaikan seorang warga PA
lainnya. Bedanya, ia berani mendebat si seseorang yang modus operandinya
menggunakan gagang telpon itu. “Saya juga ditelpon tapi saya kerjain sampai dia
marah,” ujarnya.
Si penelpon itu lantas mengancam akan memutasi pegawai
PA ini ke Papua. “Saya bilang, emang bagian kesekretariatan dimutasi oleh
Badilag? Eh ternyata dia langsung menutup telponnya. Malu kali ya,” tutur si
pegawai.
Ketika dimintai klarifikasi mengenai hal ini, Oki
Hariadi dengan tegas menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menelpon pegawai
atau tenaga honorer PA berkenaan dengan pengangkatan tenaga honorer menjadi
CPNS.
“Nama saya
dicatut. Saya tidak kenal dan tidak punya hubungan dengan Direktur Pengadaan
PNS BKN,” tandasnya.
Oki menambahkan, Bagian Kepegawaian Ditjen Badilag
telah menerima laporan dari wilayah PTA Pontianak, PTA Gorontalo dan PTA Banten
mengenai dugaan penipuan yang dilakukan oleh seseorang yang mengaku bernama Oki
Hariadi.
“Bahkan si
penelpon mengatasnamakan Dirjen Badilag. Yang dibicarakan masalah formasi
pegawai,” ungkapnya.
Sebagaimana diketahui, masa depan tenaga honorer di MA
dan badan peradilan di bawahnya menjadi masalah tersendiri. Berdasarkan data
yang dirilis BKN pada 11 Mei lalu, 517 tenaga honorer kategori I dari MA
dinyatakan memenuhi kriteria berdasarkan hasil verifikasi dan validasi. Dari
jumlah itu, 195 di antaranya merupakan tenaga honorer di PA dan tujuh lainnya
adalah tenaga honorer di PTA.
“Daftar
nama tersebut dapat diangkat menjadi CPNS apabila dapat menunjukan dokumen asli
dan sah sesuai PP yang berlaku dan belum diusulkan dalam formasi tahun
sebelumnya,” tulis Wakil Kepala BKN Eko Sutrisno, dalam pengumuman yang
sebenarnya sudah diteken pada tanggal 22 Maret 2012 itu.
Kepala Badan Urusan Administrasi MA Aconur melalui
suratnya menegaskan bahwa selama pemrosesan pengangkatan tenaga honorer
kategori I menjadi CPNS sampai dengan penyampaian/pengiriman surat keputusannya
kepada yang bersangkutan tidak dipungut biaya apapun.
“Pemberkasan
akan diberitahukan lebih lanjut,” ujar Kepala BUA.
- Prosedur pengendalian yang mungkin dapat mencegah hal tersebut terjadi :
Kata banyak orang, saat ini kita sudah memasuki era
informasi dimana informasi merupakan sebuah aset dan komoditas yang dapat
dijual seperti layaknya komoditas lain.
Banyak orang menggunakan pendekatan teknologi saja
untuk mengamankan datanya. Mereka langsung membeli firewall, begitu web sitenya
dirusak. Pendekatan yang sepenggal-sepenggal seperti ini kurang efektif untuk
jangka panjang. Pendekatan yang menyeluruh menyertakan aspek orang (people),
proses, dan teknologi.
Setiap tahunnya, Computer Security Institute dan FBI
di Amerika menayangkan statistik dari survey yang mereka lakukan. Hasil yang
mengejutkan dari survey mereka adalah orang dalam merupakan salah satu potensi
sumber abuse atau kebocoran keamanan.
